Suasana pertemuan Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bersama kementerian/lembaga dan BUMN, Jakarta, 23 Desember 2024.
borneoexpres.com – Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) mencatatkan capaian kinerja signifikan dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama, yakni sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.
Dalam laporan kinerjanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan RI melalui Bidang DATUN berhasil merealisasikan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp2,04 triliun dengan tingkat capaian kinerja mencapai 41,49%. Pemulihan keuangan negara mencapai Rp2,44 triliun dengan persentase capaian sebesar 176,34%.
“Kinerja ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam efisiensi dan pemulihan aset negara,” ungkap Jaksa Agung.
Bidang DATUN juga mencatatkan kinerja yang signifikan dalam penanganan perkara. Bantuan Hukum Perdata (Litigasi) mencatatkan 783 perkara yang ditangani, dengan 123 di antaranya telah selesai. Untuk Bantuan Hukum Perdata (Non-Litigasi), dari 20.829 perkara, sebanyak 2.097 telah diselesaikan. Bantuan Hukum Tata Usaha Negara (Litigasi) menangani 167 perkara, dengan 27 berhasil diselesaikan. Pada bidang pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dari total 10.304 perkara yang ditangani, sebanyak 5.583 berhasil diselesaikan.
Sebagai langkah strategis meningkatkan tata kelola dan integritas sistem pemerintahan, Kejaksaan RI juga membentuk Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 151 dan 152 Tahun 2024 dan didukung oleh pembentukan Tim Sekretariat Pendukung Desk sesuai Keputusan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: KEP-25A/G/Gs.2/11/2024.
“Desk ini merupakan langkah nyata dalam upaya mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kick-Off Meeting Desk telah dilaksanakan pada 23 Desember 2024, dihadiri oleh 38 kementerian/lembaga dan 21 BUMN. Pada kesempatan tersebut, empat Kelompok Kerja (Pokja) turut dibentuk, yaitu Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Pokja Penerimaan Negara, Pokja Perizinan, dan Pokja Lembaga Jasa Keuangan.
Mengakhiri laporannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Kejaksaan RI yang telah berkontribusi dalam mendukung program pemerintahan. “Kami akan terus meningkatkan kinerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat integritas nasional,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Ab/*)
