Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Yangsi Hartini, bersama anggota komisi dan perwakilan OPD mitra kerja usai rapat pembahasan Renja serta pagu anggaran tahun 2026 di Buntok.
borneoexpres.com – Barito Selatan – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 antara Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja resmi tuntas.
Ketua Komisi II DPRD Barsel, Yangsi Hartini, menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan selama tiga hari sebagai bentuk pendalaman terhadap rencana kerja dan pagu anggaran setiap OPD mitra.
“Selama tiga hari kami berdiskusi intens dengan delapan OPD mitra kerja untuk menyesuaikan perencanaan anggaran tahun depan dengan kemampuan fiskal daerah,” ucapnya di Buntok, Rabu (5/11/2025).
Adapun OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II antara lain Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR; serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Menurut Yangsi, hasil pembahasan menunjukkan adanya penyesuaian anggaran di hampir semua OPD. Penurunan pagu anggaran ini merupakan dampak dari pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang menyebabkan APBD Barsel 2026 mengalami penurunan cukup signifikan.
“Dengan berkurangnya alokasi dana, maka setiap OPD harus lebih selektif dan fokus pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, DPRD berharap setiap OPD dapat mengelola dana yang tersedia secara bijak, agar target pembangunan tetap bisa dicapai meski dalam keterbatasan anggaran.
Rapat pendalaman KUA-PPAS ini diikuti oleh seluruh anggota Komisi II DPRD Barsel, para kepala OPD, serta sejumlah kepala bidang dari masing-masing instansi mitra kerja. (Ab/*)
About the Author
