Para Perangkat Daerah dan peserta lainnya yang berhadir di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Kalteng untuk mengikuti pembukaan pemeriksaan reguler 2024.
borneoexpres.com – Palangka Raya – Dalam langkah inovatif untuk memperkuat kinerja pemerintahan, Maskur, Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalteng, membuka pertemuan awal pemeriksaan reguler perangkat daerah untuk tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas kerja, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang membangun, bukan untuk menemukan kesalahan. Acara yang digelar di Aula Kantor Inspektorat Kalimantan Tengah, pada Rabu (16/10/2024).
“Dalam pemeriksaan ini, kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bisa lebih baik. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutur Maskur.
Ia menekankan perlunya kerjasama dari semua perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap. Maskur mengingatkan bahwa temuan berulang dari tahun ke tahun hanya menunjukkan kurangnya komitmen untuk berubah.
“Jika kesalahan yang sama terulang, itu artinya kita tidak belajar dari pengalaman. Mari kita ambil langkah konkret untuk perbaikan,” tegasnya.
Maskur juga menantang seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu. Ia mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja dalam aspek-aspek seperti AKIP, Reformasi Birokrasi, dan LPPD.
“Para Inspektur Daerah dan Kepala Perangkat Daerah harus memantau perkembangan dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur,” tambahnya.
Dalam laporannya, Saring, Inspektur Daerah Kalteng, menyatakan harapannya agar pemeriksaan ini dapat memfasilitasi perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Pertemuan ini dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat memperkuat komitmen kolektif dalam mendukung pemeriksaan reguler dan menerapkan rekomendasi demi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik. (Ab/*)
